Konflik laut merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Konflik ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari sengketa wilayah hingga penangkapan ikan ilegal. Untuk mengatasi konflik laut ini, diperlukan peran aktif baik dari pemerintah maupun masyarakat.
Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik laut. Mereka harus mampu menciptakan kebijakan yang dapat mengatur pengelolaan sumber daya laut dengan baik. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku illegal fishing agar dapat mengurangi konflik laut di Indonesia.”
Selain itu, masyarakat juga harus turut serta dalam mengatasi konflik laut ini. Masyarakat sebagai pengguna langsung sumber daya laut harus ikut menjaga kelestarian laut. Menurut Direktur Eksekutif Masyarakat Konservasi Indonesia (MKI), Dwi Adhiastuti, “Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan overfishing agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem laut.”
Tidak hanya itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat juga sangat diperlukan dalam mengatasi konflik laut. Dengan adanya Sinergi antara kedua pihak ini, diharapkan konflik laut dapat diminimalisir. “Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengatasi konflik laut memerlukan peran aktif baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antara kedua pihak, diharapkan konflik laut di Indonesia dapat diminimalisir dan sumber daya laut dapat terjaga dengan baik.