Penyidikan kasus perikanan merupakan langkah penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dalam proses penyidikan ini, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penyidikan kasus perikanan adalah pengumpulan bukti-bukti yang kuat. Menurut Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Susanto, bukti yang kuat sangat diperlukan agar kasus dapat diproses secara hukum. “Tanpa bukti yang kuat, sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana perikanan,” ujarnya.
Selain itu, langkah penting lainnya adalah pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka secara teliti. Menurut Direktur Eksekutif Masyarakat Peneliti Perikanan Indonesia (MaPPI), Susan Herawati, pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka secara teliti dapat membantu mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus perikanan. “Pemeriksaan yang teliti akan memastikan bahwa tidak ada yang terlewat dalam proses penyidikan,” katanya.
Langkah berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga ini akan mempercepat proses penyidikan dan penegakan hukum. “Koordinasi yang baik antara lembaga terkait sangat penting untuk menjamin keberhasilan penyidikan kasus perikanan,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi.
Selain itu, langkah penting lainnya adalah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan kasus perikanan. Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, M. Sjarief Widjaja, penyitaan barang bukti yang dilakukan dengan benar akan mendukung proses penyidikan dan penegakan hukum. “Penyitaan barang bukti yang dilakukan secara tegas dan profesional akan menunjukkan komitmen penegak hukum dalam menangani kasus perikanan,” katanya.
Terakhir, langkah penting yang harus dilakukan dalam penyidikan kasus perikanan adalah melakukan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, proses hukum yang transparan dan akuntabel akan memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud dalam penegakan hukum kasus perikanan. “Keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses hukum merupakan kunci utama dalam menjamin keberhasilan penyidikan kasus perikanan,” ujarnya.
Dengan menjalankan langkah-langkah penting tersebut, diharapkan penegakan hukum kasus perikanan dapat dilakukan secara efektif dan adil untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Semua pihak, mulai dari pemerintah, penegak hukum, hingga masyarakat, harus bekerja sama untuk mendukung proses ini demi keberlangsungan sumber daya laut yang lestari.