Dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia, implikasi hukum internasional memainkan peran yang sangat penting. Penegakan hukum di laut Indonesia tidak hanya bergantung pada hukum nasional, tetapi juga harus memperhatikan hukum internasional yang berlaku.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Implikasi hukum internasional dalam penegakan hukum di laut Indonesia mengatur hubungan antara negara-negara dalam menangani masalah keamanan laut. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional.”
Salah satu implikasi hukum internasional yang penting dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan laut serta sumber daya alamnya.
Menurut Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard, “UNCLOS merupakan payung hukum bagi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan di laut. Dengan mengacu pada UNCLOS, Indonesia dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut.”
Namun, tantangan dalam penegakan hukum di laut Indonesia juga cukup kompleks. Banyak kasus pelanggaran yang melibatkan negara asing dan memerlukan kerjasama internasional. Implikasi hukum internasional dalam hal ini menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Sebagai negara maritim, Indonesia harus terus meningkatkan kapasitas penegakan hukum di laut. Dukungan dari negara lain dan kerjasama regional juga sangat diperlukan. Dengan memperhatikan implikasi hukum internasional, penegakan hukum di laut Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien.