Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keamanan Laut sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut yang ada. Keamanan laut bukan hanya tanggung jawab TNI AL atau KKP saja, tapi juga merupakan tugas dari pemerintah secara keseluruhan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, “Pemerintah harus terus berperan aktif dalam pembinaan keamanan laut untuk menjaga stabilitas wilayah dan melindungi sumber daya laut yang ada.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang memberikan tugas kepada pemerintah untuk melindungi keamanan laut.
Selain itu, Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keamanan Laut juga dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum di laut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga pemerintah dan pihak terkait dalam menangani kasus illegal fishing dan pelanggaran lainnya di perairan Indonesia.
Namun, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam pembinaan keamanan laut, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta minimnya koordinasi antar lembaga terkait. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, TNI AL, KKP, dan lembaga terkait lainnya dalam upaya menjaga keamanan laut.
Dengan demikian, Peran Pemerintah dalam Pembinaan Keamanan Laut bukanlah hal yang bisa diabaikan. Sebagai negara maritim, keamanan laut merupakan kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut yang ada. Melalui kerjasama dan koordinasi yang baik, diharapkan keamanan laut Indonesia dapat terus terjaga dengan baik.