Konflik laut merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh dalam upaya pemberdayaan ekonomi Indonesia. Pentingnya penanganan konflik laut dalam konteks ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Menurut kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prof. Hammam Riza, “Konflik laut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor maritim, yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam pemberdayaan ekonomi Indonesia.”
Penanganan konflik laut membutuhkan kerjasama antara pemerintah, stakeholders terkait, dan masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan, “Kunci utama dalam penanganan konflik laut adalah melalui pendekatan dialogis dan partisipatif agar dapat mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.”
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Penanganan konflik laut juga harus melibatkan aspek hukum dan keadilan, agar upaya pemberdayaan ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.” Prigi juga menekankan pentingnya adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian konflik laut.
Pentingnya penanganan konflik laut dalam pemberdayaan ekonomi Indonesia juga disorot oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut beliau, “Konflik laut dapat menciptakan ketidakpastian dan ketegangan yang berpotensi merugikan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penanganan konflik laut harus menjadi prioritas dalam upaya pemberdayaan ekonomi Indonesia.”
Dengan demikian, pentingnya penanganan konflik laut tidak bisa diabaikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi Indonesia. Kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders akan menjadi kunci keberhasilan dalam penyelesaian konflik laut demi mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.