Peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah maritim kita. Tindak pidana laut seperti pencurian ikan, penyelundupan barang terlarang, dan penangkapan ilegal merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, hukum memiliki peran yang sangat vital dalam menekan kasus-kasus tindak pidana laut. “Hukum harus menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas kejahatan di laut, termasuk melalui penegakan hukum yang tegas dan adil,” ujar Aan Kurnia.
Salah satu bentuk peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana laut adalah melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Arifsyah Nasution, yang menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel dalam menangani kasus-kasus tindak pidana laut.
Selain itu, peran hukum juga dapat terlihat melalui peningkatan kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI AL. Koordinasi yang baik antar lembaga ini akan memperkuat penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana laut.
Dalam konteks ini, implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga menjadi kunci dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia. Pasal-pasal dalam UU tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum di laut, serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan.
Secara keseluruhan, peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Hukum harus menjadi alat yang efektif dalam memastikan keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Dengan upaya yang terus menerus dan kerjasama yang baik antar lembaga terkait, kita dapat menjaga laut Indonesia tetap aman dan lestari untuk generasi yang akan datang.